Masalah penatakelolaan keuangan desa adalah menjadi salah satu hal yang sangat sentral dalam mencapai tujuan pembangunan desa, selain masalah transaparansi juga ada masalah lainnya yang terkadang untuk beberapa desa menjadi sebuah dilema tersendiri. Regulasi yang terus menerus berubah dari waktu kewaktu menjadi salah satu masalah yang cukup pelik dalam menentukan model dan konsep mana yang harus digunakan oleh pemerintahan desa untuk menyusun sebuah laporan keuangan, khususnya Dana Desa (DD). Sebagaimana kita tahu dana desa ini adalah produk baru yang diluncurkan pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan terutama dari mulai wilayah pesisir.

Aturan dan kebijakan baru itulah yang terkadang membuat pemerintahan desa sendiri kebingungan meski sudah diberikan pandauan yang sangat lengkap untuk menjalankannya. Pemerintah Desa Bantarsari adalah mencoba untuk konsen dalam unrusan managemen keuangan, terlebih dengan anggaran yang kian tahun selalu meningkat, maka managamen keuangan desa yang efektif dan efesien menjadi keharusan.

Dalam pelaporan dana desa khususnya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. dari mulai nilai dana, peruntukan dan kebutuhan serta mekanisme. Tak jarang banyak desa yang enggan untuk mengikuti prosedur yang sudah disiapkan pemerintah. Namun menurut hemat kami, hal itu adalah sebuah kewajiba yang harus dilaksakan. Kehati-hatian pun menjadi penting, Untuk itu Pemerintah Desa Bantarsari kali ini ingin membagikan konsep laporan Dana Desa yang kami laporkan tahun 2015 sebagai bahan diskusi untuk kemudian bisa di sempurnakan di kemudian hari.

Semua format yang kami gunakan mengacu kepada aturan yang berlaku baik dari UUD Desa , Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa serta dari hasil pelatihan bersama BPMPD dan Insfektorat Kabupaten Bogor. Bagi rekan-rekan yang ingin mencoba mengaplikasin konsep pembuatan laporan Dana Desa yang dibuat Desa Bantarsari, kami lampirkan Link Donwloadnya seperti dibawah ini.

Seboga bisa bermanfaat bagi masyarakat desa seutuhnya.

Selain dari problematika diatas, pemerintah desa bantarsari juga masih dalam tahap belajar dalam menerapkan setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, kami menyadari bahwa semua aturan tersebut belum bisa kami laksanakan dengan baik terkait dengan keterbatasan pemahaman dan banyaknya perubahan yang sering pemerintah pusat dan daerah lakukan. hal tersbut juga menjadi kendala bagi pemerintah desa bantarsari dalam menentukan format yang tepat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Format laporan pertanggungjawaban keuangan yang kami sahare dalam web ini adalah dari hasil kajian pemerintah desa bantarsari berdasarkan UUD, PP, dan Peraturan Daerah Kab. Bogor tentang tata cara pelaporan dan penatausahaan keuangan desa. terlepas dari itu masih banyak kekurangan yang memang terdapat di dalamnya dan akan mengalami berbagai perbaikan di masa yang akan datang.

Format ini adalah murni hasil kajian pemerintah desa bantarsari, format yang terdapat di bawah ini dibuat menggunakan ms. excel dan beberapa dokumen pendukungnya di buat dalam bentuk word yang kedepan akan di sempurnakan seiring dengan ada aplikasi yang di sediakan oleh pemerintah pusat berupa aplikasi SIMDA Desa. Berikut ini format laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2015. Semoga bisa bermanfaat dan membantu rekan-rekan desa dalam membuat laporan kegiatan di desa masing-masing.red

Berikut ini adalah contoh Laporan Keuangan Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2015. dalam contoh laporan di bawah belum termasuk contoh bukti fisik yang utuh, karena beberapa bukti fisik memang harus di sediakan dan dilengkapi berdasarkan kebutuhan, seperti surat penawaran, berita acara kegiatan, surat tugas ptk (pelaksana tugas) dll. Jiak terdapat hal yang ingin ditanyakan bisa menghubungi admin melalui facebook atau kontak web ini. Pada dasarnya format laporan ini sudah di sediakan pada PP 113 dst serta sedang di sempurnakan formatingnya oleh BPKP Pusat dalam bentuk aplikasi SIMDA Desa dan SIMKEU Desa.

Mengingat banyaknya permintaan dari pengunjung tentang berbagai macam informasi yang berkaitan dengan desa, serta perlunya adanya proses perbaikan agar dikemudian web ini benar-benar menjadi salah satu jendela informasi desa dalam rangka upaya pembangunan desa secara menyeluruh, maka website desa bantarsari ini kemabali mendapatkan perbaikan dari beberapa hal.

Dengan pebaikan tersebut, harapannya kedepan website ini bisa membirikan manfaat kepada seluruh masyarakat desa di Indonesia. red

“Pokoknya kalau enggak segera (dicairkan) mereka kita sanksi. Kita bisa delay untuk anggaran desa berikutnya,” kata Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Menurutnya, selama ini kendala pencairan dana 74.093 desa berada di pemerintah daerah. Mereka membuat beberapa aturan yang justru memperlambat proses pencairan dana.

“Problemnya sekarang di Pemkab dan Pemkot, ada peraturan bupati atau peraturan wali kota yang memang banyak sekali aturannya sehingga menghambat pencairan dana desa,” tutur dia.

Selain pemberian sanksi, pemerintah juga menyiapkan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memangkas masalah birokrasi tersebut.

“Minggu ini kita buat SKB 3 menteri, Mendes, Mendagri, dan Menkeu untuk revisi semua aturan yang ada sehingga payung hukum cuma satu,” paparnya.

Politikus PKB ini menargetkan pencairan dana tahap I sebesar Rp20 triliun rampung bulan ini. “Yang penting tahap pertama lolos dulu, karena banyak aturan terutama di UU Desa yang kita pertimbangkan,” tandas dia.
MBM.

Dalam kegiatan tersebut Kades Bantarsari juga menggait beberapa kepala desa dan warganya yang memang berkepentingan atas debet air yang mengalir di wilayah mantarena dan cidepit tersebut. Didampingi Danramil dan Polsek Kemang beserta intansi terkait seperti PSDA dan Dinas Kebersihan, kepala Desa Bantarsari berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi awal pergerakan masyarakat yang berada di sekitar aliran sungan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sungai terutama yang berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya. “Padahal UUD telah mengatur tentang konsekuensi hukum jika ada warga yang membuang sampah di sungai, namun hal itu sepertinya tidak digubris oleh warga” punkas Kades yang akrab disapa lukman itu.

Kegiatan tersebut berlangsung dari mulai pukul 07.00 sampai dengan 15.00, di sela-sela kegiatan Kades Bantarsari menyampaikan bahwa hal ini akan kami sampaikan ke pihak terkait agar kemudian kedepan bisa dilakukan kegiatan kontroling dan pencegahan agar aliran sungai ini tidak kembali tersendat oleh sampah. beliau juga menambahkan pentingnya kepedulian pemerintah kabupaten dan kota dalam mengatur tata kelola aliran sungai yang lebih baik, dia yakin kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali apabila masyarakat diberikan edukasi dalam hal penanganan sampah, agar kemudian kebiasaan warga untuk membuang sampah ke sungai tidak lagi ada. “Hari ini mungkin masih tidak terlalu banyak, tapi jika dibiarkan bertahun-tahun ceritanya akan berbeda” Tambahnya.

Sebagaimna diketahui, aliaran sungan mantarena – cidepit sangat dibutuhkan terutama oleh warga yang terdapat di wilayah Kec. Rancabungur dan Kemang. Dan sebagaimana diketahui, mayoritas penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perkebunan.red

Dalam liputan kali ini kompas tv menjadikan bantarsari sebagai salah satu desa yang sudah siap menjalankan program dana desa baik dalam hal pelaporan dan pelakasnaan. Rekomendasi tersebut juga disampaikan oleh BPMPD Kab. Bogor yang kemudian menyodorkan nama Desa Bantarsari sebagai desa yang akan dijadikan bahan rujukan tentang kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa tahun 2015.

Berikut Video Tayangan Satu Mejad Di KompasTV. red

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Pertama (40%) Tahun 2015.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bantarsari (RPJMDes).
3. APBDes Desa Bantarsari Tahun 2015.
4. RKPDes Desa Bantarsari Tahun 2015.
5. FotoCopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
6. FotoCopy Rekening Kas Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Surat Rekomendasi Camat Rancabungur.
9. Surat Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa
10. Berita Acara Pembinaan Administrasi Desa dan Keuangan yang ditandatangani oleh Camat.
11. Hasil Penelitian Dokumen oleh Camat.
12. Kuitansi Dana Desa Bermatrai.
13. RKKD Dana Desa Bantarsari Tahun 2015.
14. Jadwal Kegiatan Desa Bantarsari.
15. Fakta Integritas.
16. RAB Dana Desa Tahun 2015.
17. RAB Dana Desa Tahap Pertama (40%) Tahun 2015.

Berikut draf dokumen Pencairan Dana Desa Bantarsari Tahun 2015.

“Dengan organisasi masyarakat tersebut diharapkan bisa berkomitmen untuk tidak mentolelir (zero tolerance) pada korupsi dana desa dan memastikan peningkatan kesejahteraan dan keadilan,” ujar Menteri Desa usai bertemu dengan pengurus SETARA  dan JPI di Kalibata, Kamis (23/4).

SETARA Institute sebagai organisasi think thank yang selama ini dikenalmemproduksi berbagai pengetahuan dengan berbasis riset yang ditujukan untuk menopang atau mengadvokasi pembentukan kebijakan, diharapkan bisa membangun sinergi dengan Kementerian Desa dalam memproduksi pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, dan mendorong kebijakan pembangunan desa yang berbasis bukti (evidence based).

Untuk memastikan kebijakan-kebijakan pembangunan desa, Menteri Marwan menjelaskan pembangunan desa yang berpijak pada pengetahuan hasil riset penting dilakukan. “Perlu komitmen membentuk Manajemen Pengetahuan Pembangunan Desa (MPPD), sebagai salah satu wadah produksi, pengelolaan, dan pemanfaatan pengetahuan bagi kemajuan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut yakin bahwa research based policy making dalam pembangunan desa akan menjadikan pembangunan desa berjalan secara terencana, konseptual, dan akuntabel. Sehingga mampu mempercepat kesejahteraan dan keadilan di desa-desa di Indonesia.

“Kementerian Desa juga mengundang berbagai pihak untuk membantu MPPD ini memproduksi pengetahuan, mengelola pengetahuan, mendiskusikan berbagai pengetahuan, termasuk juga menyediakan ruang berbagi pengetahuan dan inovasi pembangunan desa antar stakeholders pembangunan desa,” ujar Marwan Jafar.

Sedangkan pada peran Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), diharapkan bisa mendorong pembangunan desa agar tidak melulu berfokus pada soal pembangunan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan isu rights and justice bagi masyarakat desa. “Karena itu isu hak asasi manusia dan akses keadilan bagi warga juga akan menjadi perhatian Kementerian Desa,” ujar Menteri Marwan.

Menteri Marwan menambahkan, dengan dua lembaga tersebut akan bersinergi meningkatkan kemampuan para fasilitator desa agar memiliki kemampuan hokum, penyelesaian sengketa hukum, dan kemampuan pengawasan anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa.

“Kementerian Desa juga mengapresiasi JPI yang menggagas program 1 Desa 1 Paralegal untuk Akuntabilitas dan Keadilan Desa. Sumber daya yang akan disediakan oleh JPI akan sangat membantu pengawasan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Sebagai informasi Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) adalah organisasi jaringan yang menghimpul 63 organisasi rakyat, organisasi bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada pemajuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum untuk meningkatkan akses masyarakat pada keadilan.  Organisasi ini berdiri sejak Maret 2011 yang pada saat itu berfokus pada advokasi RUU Bantuan Hukum. Saat ini telah memiliki jaringan di 20 propinsi.

Minggu, 03 Mei 2015 warga Desa Bantarsari di Kp. Bantarsari RT 01/05 melakukan kegiatan pengecoran dengan melibatka hampir seluruh warga Kp. Bantarsari terutama Bapak-bapak dan kaum muda laki-laki dalam kegiatannya, kegiatan tersebut juga di ikuti oleh Kepala Desa Bantarsari Lukmanul Hakim beserta beberapa staf Desa Bantarsari yang ikut serta dalam membantuk kegiatan pengecoran yang dilaksanakan pagi tadi. Semua warga sangat antusias dalam membatu pembanguan Masjid Baru yang dibangun berkat bantua dari WAMY. Selain itu warga Kp. Bantarsari juga turut serta menyalurkan sumbagsihnya untuk pembangunan Masjid di Kp. Bantarsari tersebut baik berupa harta, tenaga, dan pikirannya agar kegiatan pembanguan rumah ibadah tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan kerja bakti ini meurut Kepala Desa Bantarsari adalah sebagai salah satu kegiatan yang harus terus ditumbuhka di semua elemen masyarakat, tidak hanya di Bantarsari namun juga di semua desa yang ada di Indonesia agar kemudian hal ini bisa menjadi salah satu pendorong dalam memperkokoh Persatuan antar sesama anggota masyarakat higga nantinya hal itu aka menumbuhkembagkann keharmonisan sosial dalam rangka mencegah perseteruan dan perbedaan yang mengarah kepada hal-hal negatif.

“Semoga Berkah” kata dalam do’a itu yang disampaikan oleh Kepala Desa Bantarsari di sela-sela kegiatan kerja bakti pegecoran Masjid yang dilakukan pagi hari tadi. Semoga pembanguna Masjid ini dapat lebih menigkatkan ketekunan warga dalam menjalankan ibadah setiap harinya. red

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka sangat perlu setiap anggota atau unsur yang terkait dalam pemerintah khususnya dalam hal ini adalah pemerintahan desa untuk dapat mengkaji dan memahami setiap kosep pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati serta peraturan lainnya. Hal itu agar pada saat pelakasanaannya nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tetap pada jalur yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini.

Berikut beberapa Dokumen Peraturan Pemerintah Terkait dengan Desa, diantaranya adalah Permendagri No. 111, 112, 113, dan 114 Tahun 2014.
Semoga Bermanfaat.