Masalah penatakelolaan keuangan desa adalah menjadi salah satu hal yang sangat sentral dalam mencapai tujuan pembangunan desa, selain masalah transaparansi juga ada masalah lainnya yang terkadang untuk beberapa desa menjadi sebuah dilema tersendiri. Regulasi yang terus menerus berubah dari waktu kewaktu menjadi salah satu masalah yang cukup pelik dalam menentukan model dan konsep mana yang harus digunakan oleh pemerintahan desa untuk menyusun sebuah laporan keuangan, khususnya Dana Desa (DD). Sebagaimana kita tahu dana desa ini adalah produk baru yang diluncurkan pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan terutama dari mulai wilayah pesisir.

Aturan dan kebijakan baru itulah yang terkadang membuat pemerintahan desa sendiri kebingungan meski sudah diberikan pandauan yang sangat lengkap untuk menjalankannya. Pemerintah Desa Bantarsari adalah mencoba untuk konsen dalam unrusan managemen keuangan, terlebih dengan anggaran yang kian tahun selalu meningkat, maka managamen keuangan desa yang efektif dan efesien menjadi keharusan.

Dalam pelaporan dana desa khususnya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. dari mulai nilai dana, peruntukan dan kebutuhan serta mekanisme. Tak jarang banyak desa yang enggan untuk mengikuti prosedur yang sudah disiapkan pemerintah. Namun menurut hemat kami, hal itu adalah sebuah kewajiba yang harus dilaksakan. Kehati-hatian pun menjadi penting, Untuk itu Pemerintah Desa Bantarsari kali ini ingin membagikan konsep laporan Dana Desa yang kami laporkan tahun 2015 sebagai bahan diskusi untuk kemudian bisa di sempurnakan di kemudian hari.

Semua format yang kami gunakan mengacu kepada aturan yang berlaku baik dari UUD Desa , Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa serta dari hasil pelatihan bersama BPMPD dan Insfektorat Kabupaten Bogor. Bagi rekan-rekan yang ingin mencoba mengaplikasin konsep pembuatan laporan Dana Desa yang dibuat Desa Bantarsari, kami lampirkan Link Donwloadnya seperti dibawah ini.

Seboga bisa bermanfaat bagi masyarakat desa seutuhnya.

“Pokoknya kalau enggak segera (dicairkan) mereka kita sanksi. Kita bisa delay untuk anggaran desa berikutnya,” kata Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Menurutnya, selama ini kendala pencairan dana 74.093 desa berada di pemerintah daerah. Mereka membuat beberapa aturan yang justru memperlambat proses pencairan dana.

“Problemnya sekarang di Pemkab dan Pemkot, ada peraturan bupati atau peraturan wali kota yang memang banyak sekali aturannya sehingga menghambat pencairan dana desa,” tutur dia.

Selain pemberian sanksi, pemerintah juga menyiapkan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memangkas masalah birokrasi tersebut.

“Minggu ini kita buat SKB 3 menteri, Mendes, Mendagri, dan Menkeu untuk revisi semua aturan yang ada sehingga payung hukum cuma satu,” paparnya.

Politikus PKB ini menargetkan pencairan dana tahap I sebesar Rp20 triliun rampung bulan ini. “Yang penting tahap pertama lolos dulu, karena banyak aturan terutama di UU Desa yang kita pertimbangkan,” tandas dia.
MBM.

Dalam liputan kali ini kompas tv menjadikan bantarsari sebagai salah satu desa yang sudah siap menjalankan program dana desa baik dalam hal pelaporan dan pelakasnaan. Rekomendasi tersebut juga disampaikan oleh BPMPD Kab. Bogor yang kemudian menyodorkan nama Desa Bantarsari sebagai desa yang akan dijadikan bahan rujukan tentang kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa tahun 2015.

Berikut Video Tayangan Satu Mejad Di KompasTV. red

“Dengan organisasi masyarakat tersebut diharapkan bisa berkomitmen untuk tidak mentolelir (zero tolerance) pada korupsi dana desa dan memastikan peningkatan kesejahteraan dan keadilan,” ujar Menteri Desa usai bertemu dengan pengurus SETARA  dan JPI di Kalibata, Kamis (23/4).

SETARA Institute sebagai organisasi think thank yang selama ini dikenalmemproduksi berbagai pengetahuan dengan berbasis riset yang ditujukan untuk menopang atau mengadvokasi pembentukan kebijakan, diharapkan bisa membangun sinergi dengan Kementerian Desa dalam memproduksi pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, dan mendorong kebijakan pembangunan desa yang berbasis bukti (evidence based).

Untuk memastikan kebijakan-kebijakan pembangunan desa, Menteri Marwan menjelaskan pembangunan desa yang berpijak pada pengetahuan hasil riset penting dilakukan. “Perlu komitmen membentuk Manajemen Pengetahuan Pembangunan Desa (MPPD), sebagai salah satu wadah produksi, pengelolaan, dan pemanfaatan pengetahuan bagi kemajuan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut yakin bahwa research based policy making dalam pembangunan desa akan menjadikan pembangunan desa berjalan secara terencana, konseptual, dan akuntabel. Sehingga mampu mempercepat kesejahteraan dan keadilan di desa-desa di Indonesia.

“Kementerian Desa juga mengundang berbagai pihak untuk membantu MPPD ini memproduksi pengetahuan, mengelola pengetahuan, mendiskusikan berbagai pengetahuan, termasuk juga menyediakan ruang berbagi pengetahuan dan inovasi pembangunan desa antar stakeholders pembangunan desa,” ujar Marwan Jafar.

Sedangkan pada peran Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), diharapkan bisa mendorong pembangunan desa agar tidak melulu berfokus pada soal pembangunan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan isu rights and justice bagi masyarakat desa. “Karena itu isu hak asasi manusia dan akses keadilan bagi warga juga akan menjadi perhatian Kementerian Desa,” ujar Menteri Marwan.

Menteri Marwan menambahkan, dengan dua lembaga tersebut akan bersinergi meningkatkan kemampuan para fasilitator desa agar memiliki kemampuan hokum, penyelesaian sengketa hukum, dan kemampuan pengawasan anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa.

“Kementerian Desa juga mengapresiasi JPI yang menggagas program 1 Desa 1 Paralegal untuk Akuntabilitas dan Keadilan Desa. Sumber daya yang akan disediakan oleh JPI akan sangat membantu pengawasan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Sebagai informasi Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) adalah organisasi jaringan yang menghimpul 63 organisasi rakyat, organisasi bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada pemajuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum untuk meningkatkan akses masyarakat pada keadilan.  Organisasi ini berdiri sejak Maret 2011 yang pada saat itu berfokus pada advokasi RUU Bantuan Hukum. Saat ini telah memiliki jaringan di 20 propinsi.