Desa Bantarsari

Laporan Dana Desa (DD) “Contoh”

desa — Thu, 02 Jun 2016 04:35:50 +0000

Bantarsari – Selamat siang warga desa, setelah beberapa waktu yang cukup lama akhirnya kami bisa kembali updating post di website Desa Bantarsari. Aktifitas yang cukup padat serta proses audit keuangan desa yang dilaksanakan infektorat Kabupaten Bogor juga cukup menyita perhatian seluruh aparatur pemdes Bantarsari beberapa waktu lalu, dan Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar.

Masalah penatakelolaan keuangan desa adalah menjadi salah satu hal yang sangat sentral dalam mencapai tujuan pembangunan desa, selain masalah transaparansi juga ada masalah lainnya yang terkadang untuk beberapa desa menjadi sebuah dilema tersendiri. Regulasi yang terus menerus berubah dari waktu kewaktu menjadi salah satu masalah yang cukup pelik dalam menentukan model dan konsep mana yang harus digunakan oleh pemerintahan desa untuk menyusun sebuah laporan keuangan, khususnya Dana Desa (DD). Sebagaimana kita tahu dana desa ini adalah produk baru yang diluncurkan pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan terutama dari mulai wilayah pesisir.

Aturan dan kebijakan baru itulah yang terkadang membuat pemerintahan desa sendiri kebingungan meski sudah diberikan pandauan yang sangat lengkap untuk menjalankannya. Pemerintah Desa Bantarsari adalah mencoba untuk konsen dalam unrusan managemen keuangan, terlebih dengan anggaran yang kian tahun selalu meningkat, maka managamen keuangan desa yang efektif dan efesien menjadi keharusan.

Dalam pelaporan dana desa khususnya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. dari mulai nilai dana, peruntukan dan kebutuhan serta mekanisme. Tak jarang banyak desa yang enggan untuk mengikuti prosedur yang sudah disiapkan pemerintah. Namun menurut hemat kami, hal itu adalah sebuah kewajiba yang harus dilaksakan. Kehati-hatian pun menjadi penting, Untuk itu Pemerintah Desa Bantarsari kali ini ingin membagikan konsep laporan Dana Desa yang kami laporkan tahun 2015 sebagai bahan diskusi untuk kemudian bisa di sempurnakan di kemudian hari.

Semua format yang kami gunakan mengacu kepada aturan yang berlaku baik dari UUD Desa , Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa serta dari hasil pelatihan bersama BPMPD dan Insfektorat Kabupaten Bogor. Bagi rekan-rekan yang ingin mencoba mengaplikasin konsep pembuatan laporan Dana Desa yang dibuat Desa Bantarsari, kami lampirkan Link Donwloadnya seperti dibawah ini.

Seboga bisa bermanfaat bagi masyarakat desa seutuhnya.

Download Laporan Dana Desa Tahap II 40%

LAPORAN DANA DESA BANTARSARI TAHAP II TAHUN 2015

The post Laporan Dana Desa (DD) “Contoh” appeared first on Desa Bantarsari.

APBDes Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2016

desa — Fri, 26 Feb 2016 12:36:26 +0000

Bantarsari – Tahun 2016 Desa Bantarsari kembali melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap rencana kerja desa yang akan dilaksanakan tahun 2016, hal itu terkait masih banyaknya kekurangan yang terdapat di dalam draf rancangan APBDes Desa Bantarsari Tahun 2015 yang pada dasarnya belum sepenuhnya belum sesuai dengan Regulasi yang dikeluarkan pemerintah baik secara penetapan maupun format yang dibuat. Hal tersebut kahirnya diperbaiki melalui APBDes – P Desa Bantarsari Tahun 2015.

Pada tahun 2016 ini Rancangan APBDes Desa Bantarsari telah mendapatkan banyak perubahan dari hasil kajian dan diskusi dengan BPMPD selaku leading secktor desa di Kabupaten Bogor dan terakhir mendapat kesempatan diskusi dengan BPKP Pusat terkait penatakelolaan keuangan desa dan uji coba aplikasi SIMDA Desa. Walau demikian keurangan dalam rancangan APBDes ini dimungkinakan masih ada, sebab masih adanya perdebatan dalam penggunaan anggaran yang sejatinya belum ada aturan tetap yang membolehkan anggaran tersebut digunakan pada kegiatan tertentu.

Selain dari APBDes, Desa Bantarsari juga sudah menyelesaikan rancangan RKPDesa Tahun 2016, semua format APBDes dan RKPDes ini sudah mengacu kepada regulasi yang ditatapkan pemerintah dalam PP. Dalam pelaporannya, dokumen pendukung ABPDes dan RKPDes masih tetap sama seperti yang desa bantarsari lampirkan tahun 2015, hanya saja ada sedikit perbedaan pada format Rancangan APBDes dan RKPDesnya saja. Harapannya kedepan APBDes dan RKPDes ini bisa benar-benar sesuai dengan regulasi yang telah di tetapkan pemirintah sehingga tidak ada pertentang sesuatu apapun di dalamnya.

Berikut ini contoh APBDes dan RKPDes Desa Bantarsari Tahun 2016.

Dokumen APBDes dan RKPDes Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2016

The post APBDes Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2016 appeared first on Desa Bantarsari.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bantarsari

desa — Fri, 26 Feb 2016 12:15:04 +0000

Desa Bantarsari – Seiring dengan banyaknya permintaan atas laporan pernggunaan keuangan desa oleh beberapa pengunjung web desa bantarsari, maka admin menyampaikan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon setiap permohonan yang disampaikan. Hal tersebut dikarenakan website desa bantarsari dalam beberapa bulan yang lalu sedang dalam perbaikan terhadap konten yang terdapat di dalamnya, selain masih banyak menu yang belum terisi dengan baik dan lengkap, pemerintah desa bantarsari juga sedang disibukan dengan kegiatan pengkajian atas UUD Desa dan peraturan pemerintah yang mengatur semua arah kebijakan pemerintah desa dengan konsep dan aturan baru.

Selain dari problematika diatas, pemerintah desa bantarsari juga masih dalam tahap belajar dalam menerapkan setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, kami menyadari bahwa semua aturan tersebut belum bisa kami laksanakan dengan baik terkait dengan keterbatasan pemahaman dan banyaknya perubahan yang sering pemerintah pusat dan daerah lakukan. hal tersbut juga menjadi kendala bagi pemerintah desa bantarsari dalam menentukan format yang tepat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Format laporan pertanggungjawaban keuangan yang kami sahare dalam web ini adalah dari hasil kajian pemerintah desa bantarsari berdasarkan UUD, PP, dan Peraturan Daerah Kab. Bogor tentang tata cara pelaporan dan penatausahaan keuangan desa. terlepas dari itu masih banyak kekurangan yang memang terdapat di dalamnya dan akan mengalami berbagai perbaikan di masa yang akan datang.

Format ini adalah murni hasil kajian pemerintah desa bantarsari, format yang terdapat di bawah ini dibuat menggunakan ms. excel dan beberapa dokumen pendukungnya di buat dalam bentuk word yang kedepan akan di sempurnakan seiring dengan ada aplikasi yang di sediakan oleh pemerintah pusat berupa aplikasi SIMDA Desa. Berikut ini format laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2015. Semoga bisa bermanfaat dan membantu rekan-rekan desa dalam membuat laporan kegiatan di desa masing-masing.red

Berikut ini adalah contoh Laporan Keuangan Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2015. dalam contoh laporan di bawah belum termasuk contoh bukti fisik yang utuh, karena beberapa bukti fisik memang harus di sediakan dan dilengkapi berdasarkan kebutuhan, seperti surat penawaran, berita acara kegiatan, surat tugas ptk (pelaksana tugas) dll. Jiak terdapat hal yang ingin ditanyakan bisa menghubungi admin melalui facebook atau kontak web ini. Pada dasarnya format laporan ini sudah di sediakan pada PP 113 dst serta sedang di sempurnakan formatingnya oleh BPKP Pusat dalam bentuk aplikasi SIMDA Desa dan SIMKEU Desa.

Contoh Laporan Realisasi ADD dan Retribusi

1. Cover

2. Rekapitulasi Realisasi Kegiatan dan Contoh Kwitansi serta Faktur Desa

3. Pengantar Laporan

4. Buku Kas ADD

5. Buku Kas Retribusi

Contoh Laporan Realisasi DD dan Retribusi

1. Cover

2. Rekapitulasi Realisasi Kegiatan dan RAB DD

3. Pengantar Laporan

4. Buku Kas DD

5. SK Pengelola Keuangan

Berikut ini Link Lengkap Untuk Semua Laporan :
CONTOH LPJ DESA BANTARSARI TAHUN ANGGARAN 2015

The post Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bantarsari appeared first on Desa Bantarsari.

2016 Update Web Kembali Berjalan

desa — Fri, 26 Feb 2016 07:14:00 +0000

Bantarsari – Setelah hampir 4 bulan lamanya mencari formula yang pas agar websiter resmi Desa Bantarsari ini bisa aktif dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat desa ataupun pemerintahan desa di mana saja, akhirnya web ini kembali di update sebagai media informasi yang diharapkan memberikan manfaat bagi desa.

Mengingat banyaknya permintaan dari pengunjung tentang berbagai macam informasi yang berkaitan dengan desa, serta perlunya adanya proses perbaikan agar dikemudian web ini benar-benar menjadi salah satu jendela informasi desa dalam rangka upaya pembangunan desa secara menyeluruh, maka website desa bantarsari ini kemabali mendapatkan perbaikan dari beberapa hal.

Dengan pebaikan tersebut, harapannya kedepan website ini bisa membirikan manfaat kepada seluruh masyarakat desa di Indonesia. red

The post 2016 Update Web Kembali Berjalan appeared first on Desa Bantarsari.

Pemerintah Beri Sanksi Kepala Daerah yang Menahan Dana Desa

desa — Tue, 08 Sep 2015 09:51:15 +0000

Bantarsari – Dikutip dari Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan menjatuhi sanksi bagi kepala daerah yang sengaja menahan pencairan dana desa.

“Pokoknya kalau enggak segera (dicairkan) mereka kita sanksi. Kita bisa delay untuk anggaran desa berikutnya,” kata Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Menurutnya, selama ini kendala pencairan dana 74.093 desa berada di pemerintah daerah. Mereka membuat beberapa aturan yang justru memperlambat proses pencairan dana.

“Problemnya sekarang di Pemkab dan Pemkot, ada peraturan bupati atau peraturan wali kota yang memang banyak sekali aturannya sehingga menghambat pencairan dana desa,” tutur dia.

Selain pemberian sanksi, pemerintah juga menyiapkan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memangkas masalah birokrasi tersebut.

“Minggu ini kita buat SKB 3 menteri, Mendes, Mendagri, dan Menkeu untuk revisi semua aturan yang ada sehingga payung hukum cuma satu,” paparnya.

Politikus PKB ini menargetkan pencairan dana tahap I sebesar Rp20 triliun rampung bulan ini. “Yang penting tahap pertama lolos dulu, karena banyak aturan terutama di UU Desa yang kita pertimbangkan,” tandas dia.
MBM.

The post Pemerintah Beri Sanksi Kepala Daerah yang Menahan Dana Desa appeared first on Desa Bantarsari.

Normalkan Kembali Fungsi Sungai, Kades Bantarsari Ajak Warga Kerja Bakti.

desa — Tue, 08 Sep 2015 09:14:29 +0000

Bantarsari – Normalisasi Sungai. Menindaklanjuti laporan warga yang mengeluhkan tentang suber air untuk kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan di Desa Bantarsari yang sampai saat ini debetnya sangat kecil, Kepala Desa Bantarsari menginisiasi sebuah gerakan kerja bakti dalam rangka normalisasi sungan Mantarena hingga Cidepit. kegiatan tersebut dilakukan hari Minggu 6 September 2015.

Dalam kegiatan tersebut Kades Bantarsari juga menggait beberapa kepala desa dan warganya yang memang berkepentingan atas debet air yang mengalir di wilayah mantarena dan cidepit tersebut. Didampingi Danramil dan Polsek Kemang beserta intansi terkait seperti PSDA dan Dinas Kebersihan, kepala Desa Bantarsari berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi awal pergerakan masyarakat yang berada di sekitar aliran sungan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sungai terutama yang berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya. “Padahal UUD telah mengatur tentang konsekuensi hukum jika ada warga yang membuang sampah di sungai, namun hal itu sepertinya tidak digubris oleh warga” punkas Kades yang akrab disapa lukman itu.

Kegiatan tersebut berlangsung dari mulai pukul 07.00 sampai dengan 15.00, di sela-sela kegiatan Kades Bantarsari menyampaikan bahwa hal ini akan kami sampaikan ke pihak terkait agar kemudian kedepan bisa dilakukan kegiatan kontroling dan pencegahan agar aliran sungai ini tidak kembali tersendat oleh sampah. beliau juga menambahkan pentingnya kepedulian pemerintah kabupaten dan kota dalam mengatur tata kelola aliran sungai yang lebih baik, dia yakin kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali apabila masyarakat diberikan edukasi dalam hal penanganan sampah, agar kemudian kebiasaan warga untuk membuang sampah ke sungai tidak lagi ada. “Hari ini mungkin masih tidak terlalu banyak, tapi jika dibiarkan bertahun-tahun ceritanya akan berbeda” Tambahnya.

Sebagaimna diketahui, aliaran sungan mantarena – cidepit sangat dibutuhkan terutama oleh warga yang terdapat di wilayah Kec. Rancabungur dan Kemang. Dan sebagaimana diketahui, mayoritas penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perkebunan.red

The post Normalkan Kembali Fungsi Sungai, Kades Bantarsari Ajak Warga Kerja Bakti. appeared first on Desa Bantarsari.

Kades Bantarsari – Irigasi Ingin Berjalan!! Airnya Mana?

desa — Thu, 03 Sep 2015 05:28:10 +0000

Bantarsari – Rabu 02 September 2015 Kepala Desa Bantarsari melakukan kegiatan pengontrolan terhadap debet air yang kian hari kian menyusut yang memasuki wilayah desa bantarsari. Sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, air jelas menjadi kebutuhan yang sangat vital. Sebelumnya Kepala Desa Bantarsari sepat mengadakan kegiatan komunikasi dengan warga terkait keinginan warga untuk mengaktifkan kembali fungsi irigasi yang terdapat di Desa Bantarsari. Dalam kegiatan kemudian dibentuklah kelompok pengawas air yang terdiri dari para tokoh tani yang terdapat di Desa Bantarsari. fungsi dan tugas mereka sangat jelas yaitu mencari solusi agar fungsi irigasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berselang beberapa bulan, menurut Kepala Desa Bantarsari hal itu masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan belum maksimalnya fungsi dari kelompok pengawas serta tidak adanya kesadaran untuk bertindak. Dia juga menuturkan sudah ada beberapa masyarakat yang mulai mempertanyakan tentang kelanjutan kegiatan tersebut. Lebih jauh Kades yang akarab disebut lukman ini menerangkan bahwa masalah utama yang terjadi dalam hal irigasi ini adalah tidak adanya aliran air dari hulu, hingga akhirnya jaringan irigasi yang telah ada tidak berfungsi. Masalahnya Airnya Mana??? “Tegas Kade”.

Untuk itu daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti, saya berinisiatif mengontrol langsung akar permasalahan irigasi di wilayah kami. Dikutif dari Facebooknya. Kades Bantarsari menyayangkan tentang pengaturan air yang dilakukan pemerintah dan prilaku oknum-oknum yang berlaku egois terhadap permasalah air di wilyahnya dan di wilyah sekitarnya.

Mengontrol debit air di Kota Bogor Mantarena yg mengalir ke beberapa Desa di Kecamatan Kemang dan Rancabungur, salahsatunya ke Desa Bantarsari, musim kemarau skrg ini sangat memprihatinkan buat para Petani. Padahal pasokan sayur mayur, padi, n buah2an seperti Jambu Kristal dan tanaman Holtikultura lainnya dikirim ke Kota Bogor, dan daerah Jabodetabek bahkan Bandung. Ketahanan Pangan macam apa yg di kampanyekan pemerintah pusat dan Daerah kalau hanya sebatas wacana. Teriakan petani kami akomodir lewat musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan. Kami juga sdh sampaikan langsung kepada Bupati Bogor agar aliran air untuk petani dari kota Bogor ke Kab. Bogor lancar. Sampai detik ini blm lancar. Sy bersama staff Desa mengontrol aliran sungai dipenuhi sampah dan belokan air yg tdk pada tempatnya. Mari bersama2 membantu petani yg termarjinalkan oleh sistem yg tdk berpihak.”imbuhnya dalam status facebook”

Selain hal itu, beliau juga mengeluhkan akan kurangnya perawatan terhadap saluaran air yang terdapat di bogor. salah satunya adala kesadaran masyarakat tentang kebiasaan membuang sampah di sungai dan seperti sudah mengakar dalam jiwa dan benak warga. red

The post Kades Bantarsari – Irigasi Ingin Berjalan!! Airnya Mana? appeared first on Desa Bantarsari.

Liputan Kompas TV Ke Desa Bantarsari Terkai DD (Dana Desa)

desa — Thu, 03 Sep 2015 05:06:18 +0000

Bantarsari – Dana Desa atau yang akarab disebut DD menjadi salah satu program baru bagi desa dalam rangka peningkatan pembangunan yang digulirkan oleh pemeritah, namun dalam pelaksanaannya banyak pihak yang masih belum mampu merealisasikannya. Tidak sedikit desa yang mengnggap bahwa dana desa menjadi momok yang menakutkan yang satu saat akan jadi bumerang bagi mereka sendiri yang berada di desa. Kenyataan tersebut tidak terlepas dari rumitnya regulasi yang digulirkan pemerintah serta kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan oleh leading sector pada tiap Kabupaten kepada desa tentang bagaimana dan untuk apa dana desa digulirkan. Terkait hal itu Kompas TV mengangkat permasalah tersebut dalam acara “Satu Meja” dengan topik “KEMANA DANA DESA”.

Dalam liputan kali ini kompas tv menjadikan bantarsari sebagai salah satu desa yang sudah siap menjalankan program dana desa baik dalam hal pelaporan dan pelakasnaan. Rekomendasi tersebut juga disampaikan oleh BPMPD Kab. Bogor yang kemudian menyodorkan nama Desa Bantarsari sebagai desa yang akan dijadikan bahan rujukan tentang kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa tahun 2015.

Berikut Video Tayangan Satu Mejad Di KompasTV. red

The post Liputan Kompas TV Ke Desa Bantarsari Terkai DD (Dana Desa) appeared first on Desa Bantarsari.

Dokumen Pencairan Dana Desa Bantarsari (DD/APBN) 2015

desa — Fri, 29 May 2015 06:25:56 +0000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dan rencana pencairan Dana Desa Tahun 2015, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2015 Tahap Pertama (40%) sebesar Rp. 120.515.584,- (Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). pada Rekening Kas Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
Bersamaan dengan surat permohonan pencairan dana desa ini, kami lampirkan persyaratan pencairan dana desa sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Pertama (40%) Tahun 2015.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bantarsari (RPJMDes).
3. APBDes Desa Bantarsari Tahun 2015.
4. RKPDes Desa Bantarsari Tahun 2015.
5. FotoCopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
6. FotoCopy Rekening Kas Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Surat Rekomendasi Camat Rancabungur.
9. Surat Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa
10. Berita Acara Pembinaan Administrasi Desa dan Keuangan yang ditandatangani oleh Camat.
11. Hasil Penelitian Dokumen oleh Camat.
12. Kuitansi Dana Desa Bermatrai.
13. RKKD Dana Desa Bantarsari Tahun 2015.
14. Jadwal Kegiatan Desa Bantarsari.
15. Fakta Integritas.
16. RAB Dana Desa Tahun 2015.
17. RAB Dana Desa Tahap Pertama (40%) Tahun 2015.

Berikut draf dokumen Pencairan Dana Desa Bantarsari Tahun 2015.

DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA BANTARSARI

The post Dokumen Pencairan Dana Desa Bantarsari (DD/APBN) 2015 appeared first on Desa Bantarsari.

Kebijakan Pembangunan Desa Harus Berbasis Riset

desa — Sun, 03 May 2015 09:17:49 +0000

Jakarta — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berencana akan bermitra strategis dengan dua organisasi masyarakat, yaitu SETARA institute for Democracy and Peace dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI). Kerjasama ini bisa memproduksi berbagai pengetahuan dengan berbasis riset yang ditujukan untuk menopang dan mengadvokasi pembentukan kebijakan.

“Dengan organisasi masyarakat tersebut diharapkan bisa berkomitmen untuk tidak mentolelir (zero tolerance) pada korupsi dana desa dan memastikan peningkatan kesejahteraan dan keadilan,” ujar Menteri Desa usai bertemu dengan pengurus SETARA dan JPI di Kalibata, Kamis (23/4).

SETARA Institute sebagai organisasi think thank yang selama ini dikenalmemproduksi berbagai pengetahuan dengan berbasis riset yang ditujukan untuk menopang atau mengadvokasi pembentukan kebijakan, diharapkan bisa membangun sinergi dengan Kementerian Desa dalam memproduksi pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, dan mendorong kebijakan pembangunan desa yang berbasis bukti (evidence based).

Untuk memastikan kebijakan-kebijakan pembangunan desa, Menteri Marwan menjelaskan pembangunan desa yang berpijak pada pengetahuan hasil riset penting dilakukan. “Perlu komitmen membentuk Manajemen Pengetahuan Pembangunan Desa (MPPD), sebagai salah satu wadah produksi, pengelolaan, dan pemanfaatan pengetahuan bagi kemajuan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut yakin bahwa research based policy making dalam pembangunan desa akan menjadikan pembangunan desa berjalan secara terencana, konseptual, dan akuntabel. Sehingga mampu mempercepat kesejahteraan dan keadilan di desa-desa di Indonesia.

“Kementerian Desa juga mengundang berbagai pihak untuk membantu MPPD ini memproduksi pengetahuan, mengelola pengetahuan, mendiskusikan berbagai pengetahuan, termasuk juga menyediakan ruang berbagi pengetahuan dan inovasi pembangunan desa antar stakeholders pembangunan desa,” ujar Marwan Jafar.

Sedangkan pada peran Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), diharapkan bisa mendorong pembangunan desa agar tidak melulu berfokus pada soal pembangunan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan isu rights and justice bagi masyarakat desa. “Karena itu isu hak asasi manusia dan akses keadilan bagi warga juga akan menjadi perhatian Kementerian Desa,” ujar Menteri Marwan.

Menteri Marwan menambahkan, dengan dua lembaga tersebut akan bersinergi meningkatkan kemampuan para fasilitator desa agar memiliki kemampuan hokum, penyelesaian sengketa hukum, dan kemampuan pengawasan anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa.

“Kementerian Desa juga mengapresiasi JPI yang menggagas program 1 Desa 1 Paralegal untuk Akuntabilitas dan Keadilan Desa. Sumber daya yang akan disediakan oleh JPI akan sangat membantu pengawasan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Sebagai informasi Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) adalah organisasi jaringan yang menghimpul 63 organisasi rakyat, organisasi bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada pemajuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum untuk meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Organisasi ini berdiri sejak Maret 2011 yang pada saat itu berfokus pada advokasi RUU Bantuan Hukum. Saat ini telah memiliki jaringan di 20 propinsi.

Sumber : kemendesa.go.id

The post Kebijakan Pembangunan Desa Harus Berbasis Riset appeared first on Desa Bantarsari.