Masalah penatakelolaan keuangan desa adalah menjadi salah satu hal yang sangat sentral dalam mencapai tujuan pembangunan desa, selain masalah transaparansi juga ada masalah lainnya yang terkadang untuk beberapa desa menjadi sebuah dilema tersendiri. Regulasi yang terus menerus berubah dari waktu kewaktu menjadi salah satu masalah yang cukup pelik dalam menentukan model dan konsep mana yang harus digunakan oleh pemerintahan desa untuk menyusun sebuah laporan keuangan, khususnya Dana Desa (DD). Sebagaimana kita tahu dana desa ini adalah produk baru yang diluncurkan pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan terutama dari mulai wilayah pesisir.

Aturan dan kebijakan baru itulah yang terkadang membuat pemerintahan desa sendiri kebingungan meski sudah diberikan pandauan yang sangat lengkap untuk menjalankannya. Pemerintah Desa Bantarsari adalah mencoba untuk konsen dalam unrusan managemen keuangan, terlebih dengan anggaran yang kian tahun selalu meningkat, maka managamen keuangan desa yang efektif dan efesien menjadi keharusan.

Dalam pelaporan dana desa khususnya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. dari mulai nilai dana, peruntukan dan kebutuhan serta mekanisme. Tak jarang banyak desa yang enggan untuk mengikuti prosedur yang sudah disiapkan pemerintah. Namun menurut hemat kami, hal itu adalah sebuah kewajiba yang harus dilaksakan. Kehati-hatian pun menjadi penting, Untuk itu Pemerintah Desa Bantarsari kali ini ingin membagikan konsep laporan Dana Desa yang kami laporkan tahun 2015 sebagai bahan diskusi untuk kemudian bisa di sempurnakan di kemudian hari.

Semua format yang kami gunakan mengacu kepada aturan yang berlaku baik dari UUD Desa , Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa serta dari hasil pelatihan bersama BPMPD dan Insfektorat Kabupaten Bogor. Bagi rekan-rekan yang ingin mencoba mengaplikasin konsep pembuatan laporan Dana Desa yang dibuat Desa Bantarsari, kami lampirkan Link Donwloadnya seperti dibawah ini.

Seboga bisa bermanfaat bagi masyarakat desa seutuhnya.

Selain dari problematika diatas, pemerintah desa bantarsari juga masih dalam tahap belajar dalam menerapkan setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, kami menyadari bahwa semua aturan tersebut belum bisa kami laksanakan dengan baik terkait dengan keterbatasan pemahaman dan banyaknya perubahan yang sering pemerintah pusat dan daerah lakukan. hal tersbut juga menjadi kendala bagi pemerintah desa bantarsari dalam menentukan format yang tepat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Format laporan pertanggungjawaban keuangan yang kami sahare dalam web ini adalah dari hasil kajian pemerintah desa bantarsari berdasarkan UUD, PP, dan Peraturan Daerah Kab. Bogor tentang tata cara pelaporan dan penatausahaan keuangan desa. terlepas dari itu masih banyak kekurangan yang memang terdapat di dalamnya dan akan mengalami berbagai perbaikan di masa yang akan datang.

Format ini adalah murni hasil kajian pemerintah desa bantarsari, format yang terdapat di bawah ini dibuat menggunakan ms. excel dan beberapa dokumen pendukungnya di buat dalam bentuk word yang kedepan akan di sempurnakan seiring dengan ada aplikasi yang di sediakan oleh pemerintah pusat berupa aplikasi SIMDA Desa. Berikut ini format laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2015. Semoga bisa bermanfaat dan membantu rekan-rekan desa dalam membuat laporan kegiatan di desa masing-masing.red

Berikut ini adalah contoh Laporan Keuangan Desa Bantarsari Tahun Anggaran 2015. dalam contoh laporan di bawah belum termasuk contoh bukti fisik yang utuh, karena beberapa bukti fisik memang harus di sediakan dan dilengkapi berdasarkan kebutuhan, seperti surat penawaran, berita acara kegiatan, surat tugas ptk (pelaksana tugas) dll. Jiak terdapat hal yang ingin ditanyakan bisa menghubungi admin melalui facebook atau kontak web ini. Pada dasarnya format laporan ini sudah di sediakan pada PP 113 dst serta sedang di sempurnakan formatingnya oleh BPKP Pusat dalam bentuk aplikasi SIMDA Desa dan SIMKEU Desa.