Bantarsari – Selamat siang warga desa, setelah beberapa waktu yang cukup lama akhirnya kami bisa kembali updating post di website Desa Bantarsari. Aktifitas yang cukup padat serta proses audit keuangan desa yang dilaksanakan infektorat Kabupaten Bogor juga cukup menyita perhatian
Bantarsari – Tahun 2016 Desa Bantarsari kembali melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap rencana kerja desa yang akan dilaksanakan tahun 2016, hal itu terkait masih banyaknya kekurangan yang terdapat di dalam draf rancangan APBDes Desa Bantarsari Tahun 2015 yang pada
Desa Bantarsari – Seiring dengan banyaknya permintaan atas laporan pernggunaan keuangan desa oleh beberapa pengunjung web desa bantarsari, maka admin menyampaikan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon setiap permohonan yang disampaikan. Hal tersebut dikarenakan website desa bantarsari dalam beberapa bulan
Bantarsari – Setelah hampir 4 bulan lamanya mencari formula yang pas agar websiter resmi Desa Bantarsari ini bisa aktif dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat desa ataupun pemerintahan desa di mana saja, akhirnya web ini kembali di update sebagai media
Bantarsari – Dikutip dari Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan menjatuhi sanksi bagi kepala daerah yang sengaja menahan pencairan dana desa. “Pokoknya kalau enggak segera (dicairkan) mereka kita sanksi. Kita bisa delay untuk anggaran
Bantarsari – Normalisasi Sungai. Menindaklanjuti laporan warga yang mengeluhkan tentang suber air untuk kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan di Desa Bantarsari yang sampai saat ini debetnya sangat kecil, Kepala Desa Bantarsari menginisiasi sebuah gerakan kerja bakti dalam rangka normalisasi sungan Mantarena
Bantarsari – Rabu 02 September 2015 Kepala Desa Bantarsari melakukan kegiatan pengontrolan terhadap debet air yang kian hari kian menyusut yang memasuki wilayah desa bantarsari. Sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, air jelas menjadi kebutuhan yang sangat
Bantarsari – Dana Desa atau yang akarab disebut DD menjadi salah satu program baru bagi desa dalam rangka peningkatan pembangunan yang digulirkan oleh pemeritah, namun dalam pelaksanaannya banyak pihak yang masih belum mampu merealisasikannya. Tidak sedikit desa yang mengnggap bahwa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dan rencana pencairan Dana Desa Tahun 2015, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana
Jakarta — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berencana akan bermitra strategis dengan dua organisasi masyarakat, yaitu SETARA institute for Democracy and Peace dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI). Kerjasama ini bisa memproduksi berbagai pengetahuan dengan berbasis riset yang ditujukan untuk menopang dan mengadvokasi
